Judul ke 2-Matkul: Akuntansi Internasional(Softskill)

SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN NEGARA (DI AMERIKA, MEKSIKO JEPANG, CINA, DAN INDIA)

A.           Sistem Akuntansi Keuangan Negara

Teknologi informasi yang berkembang pesat membuat informasi lebih mudah tersedia bagi seluruh dunia. Pesatnya teknologi informasi ini merupakan akses bagi banyak investor untuk memasuki pasar modal di seluruh dunia, yang tidak terhalangi oleh batasan negara, misalnya investor dari Belanda bisa dengan mudah berinvestasi di Jepang, Amerika, atau bahkan Indonesia. Kebutuhan akan informasi yang mudah tersedia ini tidak bisa terpenuhi apabila perusahaan-perusahaan masih memakai prinsip pelaporan keuangan yang berbeda-beda. Amerika memakai United Stated Generally Accepted Accounting Standard (US-GAAP) dari Financial Accounting Standards Board (FASB), Indonesia memakai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), sedangkan Uni Eropa memakai IAS (International Accounting Standards) dari IASB (International Accounting Standards Board).

Ø Benua Amerika

Gambar 2.1: Peta Benua Amerika

Sumber: https://id.wikipedia.org/

1.    Sistem Akuntansi Keuangan di Amerika

Akuntansi di Amerika Serikat diatur oleh Badan Sektor Swasta (Badan Standar Akuntansi Keuangan/FASB), hingga tahun 2002 Institut Amerika untuk Akuntan Publik Bersertifikat. Amerika menganut Comon Law, sehingga pengaturannya dilakukan oleh swasta (FASB), dan disahkan oleh SEC.

Prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum (GAAP) terdiri dari seluruh standar, aturan, dan regulasi keuangan yang harus diperhatikan ketika menyusun laporan keuangan, laporan keuangan seharusnya menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu perusahaan dan hasil operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secar umum. Laporan keuangan konsolidasi bersifat wajib dan laporan keuangan Amerika yang diterbitkan biasanya tidak memuat hanya laporan induk perusahaan saja. Aturan konsolidasi mengharuskan seluruh anak perusahaan yang dikendalikan (yaitu, dengan kepemilikan yang melebihi 50 persen dari saham dengan hak suara) harus dikonsolidasikan secara penuh, walaupun operasi anak perusahaan tersebut tidak homogen. Laporan keuangan interim (kuartalan) diwajibkan untuk perusahaan yang sahamnya tercatat pada bursa efek utama. Laporan ini biasanya hanya berisi laporan keuangan ringkas yang tidak diaudit dan komentar manajemen secara singkat. Aturan pengukuran akuntansi di Amerika Serikat mengasumsikan bahwa suatu entitas usaha akan terus melangsungkan usahanya. Pengukuran dengan dasar akrual sangat luas dan pengakuan transaksi dan peristiwa sangat tergantung pada konsep penanding.

2.    Sistem Akuntansi Keuangan di Meksiko

Meksiko merupakan negara dengan penduduk terbanyak di dunia dan negara dengan penduduk terbanyak kedua di Amerika Latin. Meksiko memiliki perekonomian pasar bebas. Pengaruh AS atas perekonomian Meksiko meluas ke bidang akuntansi. Hukum komersial Meksiko dan hukum pajak penghasilan berisi ketentuan-ketentuan mengenai pembuatan ringkasan catatan akuntansi tertentu dan penyusunan laporan keuangan, namun pengaruh keduanya terhadap pelaporan keuangan secara umum terbilang minimal. Institut Akuntan Publik Meksiko menerbitkan standar akuntansi dan auditing.

Meskipun hukumnya didasarkan pada hukum sipil, penetapan standar akuntansi di meksiko menggunakan pendekatan Inggris – Amerika atau Anglo Saxon. Prinsip akuntansi meksiko tidak membedakan perusahaan besar dan kecil dan diterapkan untuk seluruh bentuk badan usaha. Namun tingkat keharusan untuk menyusun laporan keuangan dan diaudit berbeda-beda menurut jenis dan ukuran perusahaan. Tahun fiskal perusahaan Meksiko harus bersamaan dengan tahun kalender. Laporan keuangan konsolidasi komparatif harus disusun terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas pemegang saham, laporan perubahan posisi keuangan dan catatan.

3.    Sistem Akuntansi Keuangan di Argentina

Akuntansi yang berlaku di Argentina memenuhi kebutuhan kreditor dan otoritas perpajakan. Hukum dagang Argentina mewajibkan semua perusahaan membuat laporan tahunan, sementara perusahaan publik diwajibkan menerbitkan laporan kartalan.

Standar akuntansi Argentina ditetapkan oleh Argentine Federation of Expert Council in Economies (FACPCE), yang terdiri dari 24 council mewakili jurisdiksi yang berbeda. Tingkat inflasi Argentina di masa lalu sangat tinggi sehingga konsep general price level (GPL) menjadi pertimbangan utama dalam formulasi standar akuntansi. GPL menyesuaikan saldo balance dari laporan keuangan mereka untuk merefleksikan daya beli. Konsep GPL tidak diterima pemerintah. FACPCE membolehkan penggunaan GPL accounting jika tingkat inflasi berada di bawah 8%. FACPCE melakukan harmonisasi standar dengan IFRS.

4.    Sistem Akuntansi Keuangan di Brazil

Tradisi akuntansi Brazil memberikan informasi yang dibutuhkan kreditor dan otoritas pajak. Pemerintahan, undang undang perusahaan, dan aturan perpajakan merupakan hal fundamental dalam sistem akuntansi Brazil. Profesi akuntansi di Brazil perkembangannya tidak sebaik di negara-negara Anglo-Saxon. Organisasi akuntan di Brazil, IBRACON dan Federal Accounting Council menerbitkan standar akuntansi sebagai GAAP yang berlaku di Brazil.

5.    Sistem Akuntansi Keuangan di Columbia

Kehidupan bangsa Amerika latin kebanyakan mengadopsi dari negara yang telah menjajah mereka, termasuk negara Columbia. Columbia tergolong ke dalam negara yang menganut sistem ekonomi liberal. . Ekonomi liberal adalah teori ekonomi yang diuraikan oleh tokoh-tokoh penemu ekonomi klasik seperti Adam Smith atau French Physiocrats.  Semua aset yang dimiliki secara pribadi dibebaskan oleh negara karena dasar dari sistem kapitalis liberalis itu sendiri. Masyarakat diberi kebebasan dalam memiliki sumber-sumber produksi. Pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi.

Ø Benua Eropa

Gambar 2.2: Peta Benua Eropa

Sumber: https://id.wikipedia.org/

1.    Sistem Akuntansi Keuangan di Inggris

Dua sumber utama standar akuntansi keuangan di Inggris adalah hukum perusahaan dan profesi akuntansi. Undang-undang tahun 1981 menetapkan lima prinsip dasar akuntansi : yaitu: (1)Pendapatan dan beban harus ditandingkan menurut dasar akrual; (2)Pos aktiva dan kewajiban secara terpisah dalam setiap kategori aktiva, dan kewajiban dinilai secara terpisah ; (3)Prinsip konservatisme; (4)Penerapan kebijakan akuntansi yang konsisten dari tahun ke tahun diwajibkan; dan (5)Prinsip kelangsungan usaha diterapkan untuk perusahaan yang menggunakan akuntansi

Sistem akuntansi di Inggris lebih mengutamakan pemberian informasi kepada para investor. Pasar sekuritas di Inggris memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktek akuntansi. Namun, tidak mendominasi proses peraturan akuntansi.

2.    Sistem Akuntansi Keuangan di Belanda

Regulasi di Belanda tergolong liberal, sehingga tahun 1970 ketika Undang-undang Laporan Keuangan Tahunan diberlakukan, Undang-undang tahun 1970 memperkenalkan audit wajib. Undang-undang tersebut juga mendorong pembentukan kelompok Studi Akuntansi Tiga Pihak (Tripaartif) (yang digantikan oleh Dewan Pelaporan Tahunan pada Tahun 1981). Dewan pelaporan Tahunan mengeluarkan tuntunan terhadap prinsip akuntansi yang dapat diterima (bukan diterima) secara umum, Dewan tersebut memiliki anggota berasal dari tiga kelompok yang berbeda:

a)    Penyusunan laporan keuangan (perusahaan)

b)   Pengguna laporan keuangan (perwakilan serikat buruh dan analis keuangan)

c)    Auditor laporan keuangan (institut Akuntansi Terdaftar Belanda atau NivRA)

Fleksibilitas Belanda dalam pengukuran akuntansi dapat terlihat dengan diperbolehkannya penggunaan nilai kini untuk aktiva berwujud seperti persediaan dan aktiva yang disusutkan. Karena perusahaan-perusahaan Belanda memiliki flesibilitas dalam menerapkan aturan pengukuran, dapat diduga bahwa terdapat kesempatan untuk melakukan perataan laba. Pos-pos tertentu dapat mengabaikan laporan laba rugi dan langsung disesuaikan terhadap cadangan dalam ekuitas pemegang saham.

3.    Sistem Akuntansi Keuangan di Polandia

Tahun 2004 Polandia bergabung dalam Uni Eropa. Ketika dalam rezim komunis, akuntansi digunakan untuk mengatur penggunaan sumberdaya nasional dan mencegah pencurian aset publik. Akuntansi Soviet dikenalkan tahun 1953 – 1954 yang mengalokasikan surplus untuk kegiatan pendanaan negara. Transisi sistem akuntansi Polandia meliputi tiga tahapan, 1991, 1994 dan 2000. Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur akuntansi dikeluarkan pada tahun 1991 mendefinisikan posisi auditor dan merefleksikan perubahan sistem yang sebelumnya berorientasi pajak. Pada tahun 1994, undang-undang akuntansi Polandia dibuat untuk mendekatkan dengan standar yang berlaku di Uni Eropa. Pada tahun 2002 diterbitkan peraturan pemerintah yang mengarah pada harmonisasi standar akuntansi Polandia dengan IFRS.

4.    Sistem Akuntansi Keuangan di Jerman

Tradisi akuntansi di Jerman memberikan preferensi kepada informasi yang dibutuhkan oleh kreditor dan petugas pajak. Hukum perusahaan memberikan pengaruh utama pada akuntansi di Jerman. Sistem hukum di Jerman sangat tersusun rapi karena didasari oleh sistem hukum Roma. Profesi akuntansi relatif kecil di Jerman. Jerman menganut code law, sehingga standar akuntansi di Jerman tergantung pada undang-undang. Akuntansi di Jerman didisain untuk menghitung jumlah penghasilan yang hati-hati (prudent). Standar Akuntansi di Jerman (GASB) diawasi oleh GASC yang didirikan pada 1998, dan bertugas untuk mengembangkan standar Jerman yang cocok dengan standar internasional.

5.    Sistem Akuntansi Keuangan di Perancis

Dasar utama undang-undang akuntansi Perancis adalah Accounting Law (1983) dan Accounting Decree (1983). Ciri akuntansi Perancis adalah dikotomi antara laporan keuangan perusahaan individual dan konsolidasi. Perancis juga mengizinkan penggunaan IFRS atau GAAP AS. Perusahaan Perancis harus  melaporkan : neraca, laporan laba, catatan pada LK, Laporan direktur dan laporan auditor. Code of Commerce mengizinkan UMKM untuk membuat laporan keuangan yang disederhanakan.

Ø Benua Asia

Gambar 2.3: Peta Benua Asia

Sumber: https://id.wikipedia.org/

1.    Sistem Akuntansi Keuangan di Jepang

Sistem akuntansi di Jepang didasarkan pada tiga Undang-Undang: Hukum Komersial, Undang-undang pasar modal dan Undang-undang pajak penghasilan perusahaan. Hukum komersial diatur oleh Kementrian Kehakiman (MOJ), hukum tersebut merupakan inti dari regulasi akuntansi di Jepang dan paling memiliki pengaruh besar.

Perusahaan milik publik harus memenuhi ketentuan lebih lanjut dalam undang undang pasar modal yang diatur oleh kementrian keuangan dibuat berdasarkan Undang-undang pasar modal Amerika dan diberlakukan terhadap Jepang oleh Amerika Serikat selama masa pendudukan Amerika setelah perang dunia II Tujuan utama SEL adalah untuk memberikan informasi dalam pengambilan keputusan.

            Hukum komersial mewajibkan perusahaan perusahaan besar untuk menyusun laporan konsolidasi, perusahaan yang mencatat saham harus menyusun laporan konsolidasi sesuai dengan SEL. Akun perusahaan secara terpisah merupakan dasar bagi laporan konsolidasi dan umumnya prinsip akuntansi yang sama digunakan untuk keduannya. Anak perusahaan dikonsolidasikan jika induk perusahaan secara langsung dan tidak langsung mengendalikan kebijakan keuangan dan operasionalnya. Meskipun metode penyatuan kepemilikan diperbolehkan, metode pembelian untuk penggabungan usaha umumnya digunakan. Goodwill diukur menurut dasar nilai wajar aktiva bersih yang diakuisisi dan diamortisasi selama maksimum 20 tahun, metode ekuitas digunakan untuk mencatat usaha patungan.

2.    Sistem Akuntansi Keuangan di Cina

Akuntansi di Cina memiliki sejarah panjang. Berfungsinya akuntansi dalam hal pertanggungjawaban dimulai pada masa Dinasti Hsiu dan sejumlah dokumen menunjukkan bahwa akuntansi digunakan untuk mengukur kekayaan dan membandingkan pencapaian dikalangan bangsawan.

Karakteristik utama akuntansi di Cina saat ini berasal dari pendirian Republik Rakyat Cina yang menerapkan suatu perekonomian terencana yang sangat terpusat, yang mencerminkan prinsip-prinsip Marxisme dan pola-pola yang dianut Uni Soviet. Komite Standar akuntansi Cina bertanggungjawab untuk mengembangkan standar akuntansi. Proses penetapan standar ini mencakup pembagian tugas melakukan penelitian kepada sejumlah gugus tugas. Anggota CASC terdiri dari para ahli yang berasal dari kalangan akademisi, dan kelompok – kelompok utama lainnya yang berhubungan dengan perkembangan akuntansi di Cina. CASC telah menerbitkan standar akuntansi terhadap masalah – masalah seperti laporan arus kas, restrukturisai utang, pendapatan, transaksi nonmoneter, kontijensi dan sewa guna usaha.

3.    Sistem Akuntansi Keuangan di India

Pada tahun 1950-an, >50% masyarakat India berada dalam kemiskinan. Beberapa tahun terakhir, India menunjukkan kemajuan ekonomi signifikan. Hukum murni India berasal dari Inggris sehingga standar akuntansi India berfokus kepada kebutuhan informasi untuk investor. Pada tahun 1949, didirikan Institute of Chartered Accountants (ICAI) sebagai organisasi nasional untuk akuntan di India san Accounting Standard Boards (ASB) sebagai lembaga yang memformulasikan standar akuntansi. Untuk membantu ICAI menjalankan tugasnya membuat dan memodifikasi standar akuntansi di India. ICAI anggota International Federation of Accountants (IFAC) menggunakan dan mempromosikan IFRS untuk mencapai keselarasan standar internasional.

4.    Sistem Akuntansi Keuangan di Thailand

Satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak mengalami kolonisasi. Sistem akuntansi yang berlaku menunjukkan nilai transparansi dan informasi yang dibutuhkan investor seperti pada negara-negara Anglo-Amerika. Standar akuntansi di Thailand diterbitkan oleh Institut of Certified Accountants and Auditors of Thailand (ICAAT) yang didirikan tahun 1948. Namun harus mendapat persetujuan menteri perdagangan sebelum perusahaan diwajibkan memakainya. Sampai saat ini, ICAAT telah mengadopsi 21 dari standar IAS. Thailand SEC mewajibkan seluruh perusahaan yang tercatat di

bursa Thailand untuk diaudit oleh Akuntan Publik.

  

5.    Sistem Akuntansi Keuangan di Indonesia

Sistem akuntansi di Indonesia menganut sistem akuntansi Belanda karena pernah menjadi koloni Belanda. Ketika Indonesia merdeka pada pertengahan 1900an, standar akuntansi di Indonesia mengacu kepada standar Amerika. 1959, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dibentuk sebagai organisasi akuntan di Indonesia. 1970an, IAI mengadopsi prinsip dan standar akuntansi US GAAP. Sistem akuntansi di Indonesia berfokus pada informasi yang dibutuhkan investor. 1974, IAI membentuk Dewan Standar Akuntansi keuangan (DSAK) untuk menyusun standar akuntansi. 1994, DSAK melakukan harmonisasi standar akuntansi dengan IFRS.

Ø Referensi:

Indhira Kuspratiwi. Pengaruh Konvergensi IFRS dan Kepemilikan Saham Asing Terhadap Konservatisme Akuntansi. Universitas Sebelas Maret. (Diakses Pada, 18 Maret 2016. 15:52 WIB).

Dewi Sri Marasanti. Dampak Konvergensi Standar Pelaporan Keuangan Internasional Terhadap Bisnis dan Pendidikan Indonesia. Politeknik Negeri Semarang. (Diakses Pada, 18 Maret 2016. 15:53 WIB).

Natalia Titiek Wiyani, S.Pd. Standarisasi, Harmonisasi dan Konvergensi IFRS (International Finance Reporting Standar and Practices). (Diakses Pada, 18 Maret 2016. 15:37 WIB).

Murnia Ana Sulfia Situmorang. Transisi Menuju IFRS dan Dampaknya Terhadap Laporan Keuangan. Universitas Diponegoro. (Diakses pada, 18 Maret 2016. 15:38 WIB).

Peta Dunia. https://id.wikipedia.org/ (Diakses pada, 19 Maret 2016. 03:10W WIB).

Tulisan Ini Adalah Salah Satu Bentuk Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Akuntansi Internasional

Nama        : S. Hosey Rosalina

Dosen       : Jessica Barus, S.E., Mmsi.

UNIVERSITAS GUNADARMA

FAKULTAS EKONOMI